Covid-19, DBD terkendali di KP, kata majelis
National

Covid-19, DBD terkendali di KP, kata majelis

Covid-19, DBD terkendali di KP, kata majelis

PESHAWAR: Majelis Khyber Pakhtunkhwa diberitahu pada hari Senin bahwa Covid-19 dan demam berdarah terkendali karena hanya ada 390 kasus aktif di provinsi itu sementara 3.200 tempat tidur yang disediakan untuk pasien korona kosong.

Menteri Penerangan dan Pendidikan Tinggi Kamran Bangash, menanggapi mosi penundaan oleh Rehana Ismail dari Jamiat Ulama-e-Islam-Fazl (JUI-F), mengatakan pemerintah melalui gugus tugas yang dipimpin oleh menteri utama telah efektif mengelola gelombang keempat. dari Covid-19.

Ia mengatakan, Menkeu dan Satgas sudah selayaknya memanfaatkan update virus corona dan Dinas Kesehatan juga melanjutkan upaya vaksinasi. Lockdown pintar juga terbukti berhasil, tambahnya.

Terkait DBD, kata dia, di provinsi itu total 8.257 orang menderita demam, 7.111 di antaranya sembuh, katanya, menambahkan 1137 kasus aktif dan sekarang hanya 150 pasien dirawat di rumah sakit.

Menteri mengatakan sembilan orang kehilangan nyawa dalam pandemi, menambahkan data dibagikan setiap hari. Untuk penanganan DBD, telah disiapkan tiga strategi yang meliputi deteksi titik api, respon lapangan dan penyemprotan agar penyakit dapat dikendalikan lebih luas, ujarnya kepada DPR. Dia mengatakan kampanye kesadaran telah diluncurkan dan kasus demam berdarah menurun.

Isu penculikan anak diangkat di Majelis Khyber Pakhtunkhwa pada hari Senin ketika DPR mengakui mosi penundaan untuk diskusi rinci tentang masalah tersebut.

Nighat Orakzai dari Partai Rakyat Pakistan (PPP) dalam mosi penundaannya mengatakan seorang anak perempuan yang diculik Zainab sekitar delapan bulan lalu tidak dapat ditemukan dan jumlah penculikan anak-anak terus meningkat.

Dia mengatakan penculikan 2.960 anak dalam satu tahun ini mengkhawatirkan dan menjadi tanda tanya bagi kinerja pemerintah. Dalam sebagian besar kasus, pemulihan tidak dilakukan sehingga membuat orang tua berada dalam masalah, tambahnya. Anggota parlemen berusaha untuk mengakui mosi untuk diskusi rinci, yang disetujui DPR dengan suara bulat. Dia mengatakan provinsi harus memiliki alat investigasi modern dan petugas investigasi dilatih melalui teknologi terbaru untuk menangkap penculik.

Sebelumnya, pemimpin oposisi di Majelis KP Akram Khan Durrani menarik perhatian DPR terhadap kenaikan inflasi dan mengatakan seiring dengan kenaikan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya, situasi hukum dan ketertiban juga memburuk dari hari ke hari. Dia mengatakan diskusi serius tentang kedua masalah itu diperlukan sehingga saran yang berarti dapat dibuat untuk mengatasi masalah tersebut.

Pemimpin oposisi mengeluh bahwa anggota terpilih, terutama dari perbendaharaan, tidak mementingkan proses dan bisnis majelis.

Pembicara Mushtaq Ahmad Ghani mengatakan kehadiran biometrik adalah satu-satunya solusi untuk memeriksa kehadiran anggota. Dia meminta untuk mengajukan mosi penundaan untuk diskusi rinci tentang inflasi dan hukum dan ketertiban.

Pembicara merujuk kepada panitia terkait pertanyaan tentang pemungutan pajak di divisi Malakand dan memperingatkan sekretaris Irigasi akan dipanggil jika departemennya kembali mengirimkan jawaban yang tidak lengkap.

DPR dengan suara bulat mengadopsi resolusi oleh Sardar Aurangzeb Nalotha mengutuk kasus penodaan Al-Qur’an di Abbottabad dan menuntut penyelidikan yang tepat mengapa insiden seperti itu terjadi di kota garnisun.

Resolusi lain oleh Babar Salim Swati yang meminta untuk memasukkan kesepakatan tentang finalitas Nabi Suci Muhammad (SAW) dalam nikahnama (ikatan perkawinan) juga diadopsi dengan suara bulat. DPR mengadopsi RUU Pengendalian Penggunaan Tanah dan Bangunan Khyber Pakhtunkhwa, 2021 sementara RUU Pasukan Retribusi Daerah Suku (amandemen) yang Dikelola KP, 2021 diperkenalkan.

Posted By : keluaran hk hari ini